amaliAnjani's Blog

Tugas1 – E-Procurement – Transparan, Aman, Efektif, dan Efisien

Posted on: February 22, 2012

oleh Amalia Anjani A. -5210100106

E-Procurement atau pengadaan yang dilakukan secara online telah diterapkan dengan sukses di berbagai negara maju contohnya adalah Singapura dan Korea selatan. Kedua negara ini telah mengembangkan sistem pengadaan secara terpusat atau dikenal dengan istilah e-procurement. Berbeda dengan Indonesia yang saat itu masih menggunakan sistem pengadaan yang konvensional. Kelemahan sistem ini adalah kurang transparan, kurang efisien, dan kurang berfungsi sebagai perangkat untuk memajukan pembangunan. Hal ini sangat mencerminkan kondisi pengadaan barang/ jasa pemerintah yang kurang efisien dan kurang transparan. Didukung dengan hasil survei Integritas Sektor Publik 2009 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menunjukkan bahwa dari 15 unit layanan dengan skor integritas terendah, empat diantaranya adalah pengadaan barang/jasa pemerintah.

Masyarakat Indonesia sering melontarkan kritikan terhadap layanan pemerintah seperti misalnya ungkapan “kalau bisa dibuat susah mengapa mesti dibuat mudah” adalah cermin harapan masyarakat agar layanan pemerintah dapat lebih cepat, lebih mudah, lebih profesional, dan lebih transparan.

Sehingga akhirnya muncul UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang semakin menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Dan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga semakin menguatkan peran TIK dalam pelayanan publik. UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk dapat menyampaikan informasi secara terbuka. Sehingga dapat dikatakan UU ITE dan UU KIP sama-sama menegaskan pentingnya menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional.

Pengadaan barang/jasa pemerintah pada pelaksanaannya dapat dilakukan secara elektronik mengingat hal ini telah dimungkinkan melalui Keppres No 80 Tahun 2003, dan terhadap semua informasi transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Pengadaan secara elektronik (e-procurement) bagi pemerintah diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan efisiensi yaitu dalam hal harga yang lebih rendah, biaya transaksi yang lebih murah, layanan publik yang lebih baik, dan siklus pengadaan yang lebih pendek. e-Procurement juga meningkatkan kinerja organisasi terhadap beberapa hal yaitu untuk mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang tepat, yang kemudian dikirimkan pada saat yang tepat, dengan jumlah dan dari sumber yang tepat.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Perpres No.106 Tahun 2007 untuk membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sudah diamanatkan sebelumnya dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. LKPP telah mengembangkan sistem aplikasi e-procurement dengan berlandaskan kepada Keppres No. 80 Tahun 2003. Selanjutnya, penggunaan aplikasi tersebut diperluas dengan peran serta dan kerjasama dengan berbagai pihak dengan membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di berbagai instansi di Indonesia. LPSE merupakan unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. Aplikasi yang digunakan oleh LPSE diseluruh Indonesia dikembangkan oleh LKPP. Aplikasi yang dikembangkan bersifat opensource, bebas lisensi, bebas biaya, tidak bergantung kepada merk tertentu, dan mendapatkan dukungan penuh dari LKPP untuk pelatihan maupun pendampingan. Selain sebagai pengelola sistem e-procurement, LPSE juga berfungsi untuk menyediakan pelatihan, akses Internet, dan bantuan teknis dalam mengoperasikan sistem e-procurement kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/panitia serta penyedia barang/jasa. LPSE juga melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap penyedia barang/jasa. LPSE telah mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam pengadaan sistem e-procurement diantaranya adalah Lembaga Sandi Negara, BPKP, KPK, dan bahkan Perguruan Tinggi. Dan mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia.

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik  (E-Procurement) dapat dilakukan dengan e-Tendering atau e-Purchasing:

  • E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
  • E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Selain itu LPSE bekerjasama dengan BPKP telah mengembangkan e-Audit yang merupakan suatu alat bantu auditor yang untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilelangkan melalui LPSE. Sistem ini memberikan rincian informasi terkait aktivitas di setiap tahapan proses pengadaan. Sistem ini dapat diakses online oleh seorang auditor dari manapun dan kapanpun selama masih terhubung dengan internet.

Pengguna e-Audit yaitu:

  • Auditor Internal;
  • Auditor Eksternal.

LPSE memang menghabiskan dana yang tidak sedikit. Pada tahun 2010 saja LPSE telah menghisap dana lebih dari 14 milyar. Dan proyeksi untuk dua tahun kedepannya akan menghabiskan dana sekitar 2 triliyun. Namun sebanding dengan dana yang dihabiskankan, kinerja implementasi e-procurement telah memberikan dampak signifikan berupa efektivitas dan efisiensi anggaran pengadaan dimulai pada pengimplementasiannya pada tahun 2008 hingga pada beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan efisiensi anggarannya terus meningkat dengan rata-rata 16 persen pada tahun 2010 dan terus meningkat dengan hasil yang menggembirakan. Hingga akhir tahun 2011, sebanyak 315 LPSE telah dibangun di seluruh instansi di seluruh Indonesia.

dowload artikel

Sumber :

www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/e-Proc%20book%20final.pdf

http://www.lkpp.go.id/v2/content.php?mid=8474545499

http://inaproc.lkpp.go.id/inaproc/viewberita/371001

http://economy.okezone.com/read/2010/06/21/20/345212/lkpp-kebutuhan-dana-percepatan-e-procurement-rp2-t

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: